Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara membuktikan adanya perhatian pemerintah dalam perlindungan terhadap kepentingan publik, pembinaan terhadap profesi akuntan dan mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia untuk menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global.
selengkapnya...
Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah mencari barang yang benar-benar sejenis.
selengkapnya...
Sekadar informasi, rencana ini berawal dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyoroti banyaknya pihak yang melakukan investasi tanah sehingga harga tanah semakin melambung.
selengkapnya...
Konsep transfer princing ini digunakan bila setiap satuan usaha dikelola sebagai suatu pusat laba yang masing-masing akan bertanggung jawab dari modal yang diinvestasikan. Praktek dari transfer pricing sendiri yaitu perusahaan akan melaporkan kerugian kepada Negara sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membayar pajak kepada Negara pada bulan itu karena dianggap rugi atau tidak mempunyai pemasukan.
selengkapnya...
Ditjen Pajak sendiri mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.Pada 2016 lalu, Ditjen Pajak meyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak sebanyak 489 kasus. Hasilnya, sebanyak 391 kasus naik ke penyidikan.
selengkapnya...
Pada penghujung pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kembali mengajak seluruh Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan haknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.
selengkapnya...
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 11, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
selengkapnya...
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yon Arsal mengatakan, tren realisasi penerimaan PPN Januari 2017 masih melanjutkan tren 2016 yang mengalami penurunan. Ini karena lebih besarnya nilai pengembalian pajak wajib pajak atawa restitusi pada Januari 2017, dibanding bulan sama 2016
selengkapnya...
Sesuai UU PPN Pajak Pertambahan Nilai dikenakan juga terhadap pemanfaatan BKP tidak berwujud dan / atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
selengkapnya...
PPN adalah pajak atas konsumsi BKP maupun JKP di dalam Daerah Pabean. Itu sebabnya tidak peduli apakah BKP atau JKP-nya berasal dari dalam negeri atau luar negeri, kita sebagai pengonsumsi barang dan jasa tadi bakal dikenakan PPN terutama kalau konsumsinya dilakukan
selengkapnya...
Disemua literatur atau buku perpajakan yang pernah saya baca membahas PPh Psl.26 harus dikenakan atas semua pembayaran atau beban kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia asalkan penghasilan tsb sebagaiman tertera di pasal 26.
selengkapnya...
Konsultan Pajak Jakarta Jasa,solo,sukoharjo,dll Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha
selengkapnya...
| JAKARTA OFFICE | BEKASI OFFICE | BOGOR OFFICE |
| Rasuna Epicentrum Superblock Lantai 5 B511 - Kuningan Jakarta Selatan 12940 | Jl. H. Naman Komplek DDN Blok C. No. 16/ A 21 Bintara Jaya Bekasi Barat 1736 | Jl. Dramaga (Depan Ginat Extra) Bogor - Jawa Barat |
CONTACT US : (021) 86908595
Hp. 0818 02265000, 0818 08080605
Email : info@kjaashadi.com; kjashadirekan@gmail.com
