Farewell Amnesti Pajak

image

Pada penghujung pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak  yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kembali mengajak seluruh Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan haknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.

Hal ini mengingat waktu pemberlakuannya yang terbatas yaitu di periode terakhir ini sampai dengan 31 Maret 2017.Tidak dipungkiri, dalam pelaksanaan amnesti pajak selama 8 bulan yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp112 triliun yang diperoleh dari  682.822 WP masih ditemukan kendala yang beragam di masyarakat..

Sumber data Ditjend Pajak Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa dari 32,8 juta WP terdaftar, terdapat 29,3 juta WP terdaftar yang wajib menyampaikan/lapor SPT (Surat Pemberitahuan Pajak),  dan ternyata WP yang sudah lapor SPT hanya sejumlah 12,6 juta.

Jumlah WP tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta orang dan jumlah angkatan kerja yang di atas 120 juta orang. Sedangkan yang  memanfaatkan amnesti pajak hanya 682.822 WP dengan uang tebusan sebesar Rp112 triliun.

Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008) pasal 4 menyatakan bahwa : “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,  yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ….”

Untuk WP orang pribadi yang jumlah penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) barulah yang disebut sebagai terutang pajak penghasilan (PPh) dengan menggunakan perhitungan tarif progresif sesuai pasal 17 UU PPh.

 

Posisi Hukum

Bagi WP yang telah memanfaatkan haknya dalam amnesti pajak, yaitu sejumlah 682.822 WP sesuai UU Nomor 11 tahun 2016, setidaknya mendapat 6 (enam) keuntungan yaitu, penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang sesuai perhitungan perundangan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan,

Data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun serta pembebasan atas PPh untuk balik nama harta tambahan.

Enam keuntungan tersebut berlaku bagi 682.822 WP yang bersangkutan untuk semua kewajiban perpajakan sampai dengan tahun pajak 2015. Secara hukum, posisi WP yang bersangkutan dijamin kepastiannya sesuai ketentuan dalam UU Nomor 11 tahun 2016.

Sedangkan bagi WP yang belum memanfaat haknya dalam amnesti pajak, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, kiranya tidak berlebihan untuk diingatkan dan diimbau kembali oleh Presiden dan Menteri Keuangan pada acara Farewell Amnesti Pajak di JI Expo Kemayoran, Selasa 28 Pebruari 2017  agar segera memanfaatkan amnesti pajak di periode terakhir yang segera berakhir pada 31 Maret 2017.

Selain enam keuntungan di atas, bagi WP yang akan memanfaatkan amnesti pajak pada periode terakhir ini, diuntungkan dengan pengenaan tarif pembayaran uang tebusan yang sebesar 5%.

Bagi WP yang peredaran usahanya (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar (UMKM) dengan harta yang diungkapkan sampai dengan  Rp10 miliar dikenakan tarif uang tebusan sebesar 0,5%. Dan bagi UMKM dengan harta yang diungkap lebih dari Rp10 miliar dikenakan tarif uang tebusan 2%.  

Sangat diuntungkan, jika dibandingkan dengan tarif progresif PPh sesuai pasal 17 UU PPh, yaitu besarnya tarif sampai dengan 30%  bagi  WP orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya di atas Rp. 500 juta. Dan juga ditambah sanksi administrasi 2% per bulan paling lama 24 bulan (sanksi administrasi maksimal 48%)

Sementara bagi 682.822 WP yang telah memanfaatkan amnesti pajak, masih diberi kesempatan menggunakan tarif uang tebusan sebesar 5%. 

Jika sekiranya masih ada harta yang belum atau kurang diungkapkan, masih dimungkinkan untuk menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali sebelum 31 Maret 2017.  

Hal ini untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi kenaikan 200% dan dikenai sanksi administrasi 2% per bulan, jika dalam waktu 3  tahun terhitung sejak 1 Juli 2016 Direktorat Jenderal Pajak menemukan data dan atau informasi mengenai harta WP yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Lagi pula, kerahasiaan data yang disampaikan WP dalam pelaksanaan amnesti pajak sangat dijamin, sesuai ketentuan pasal 20, 21, 22 dan 23 UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Data yang disampaikan WP tersebut dilarang dibocorkan, disebarluaskan, dan/atau diberitahukan kepada pihak lain. Data dan informasi WP tersebut juga tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun sesuai peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada itikad baik.

Data dan informasi WP yang bersangkutan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Bagi setiap orang yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi WP yang bersangkutan, atas pengaduan WP yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5  tahun.

Saat ini diperlukan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang mampu (kaya) untuk membantu kelanjutan pembangunan Bangsanya.

Sebab kebijakan amnesti pajak yang merupakan hak dari seluruh WP, yang dilaksanakan secara self sssessment, ditujukan tidak hanya untuk lapisan tertentu tetapi untuk semua lapisan masyarakat.

Sementara sampai saat ini,  kebijakan amnesti pajak masih sangat mungkin ditingkatkan, mengingat masih terdapat gap yang besar dari yang memanfaatkannya.

Seperti diketahui, penerimaan negara dari pajak merupakan sumber penerimaan negara penyumbang terbesar APBN, karena itu penerimaan dari sektor pajak harus diamankan pencapaiannya. Pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang, didistribusikan kembali dalam berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga pendapatan nasional melalui pajak dapat merata diseluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran dari tujuan ideal yaitu terciptanya full employment.

Kita masih memiliki waktu untuk berperan aktif dalam menunjang kelangsungan pembangunan nasional, yaitu melalui keikutsertaan dalam amnesti pajak. Manfaatkan amnesti pajak sebelum waktunya berakhir, Farewell  amnesti pajak.

sumber:bincangpajak.com

Fri, 9 Jun 2017 @04:39

Copyright © 2017 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno