Jenis Pajak Penghasilan Terbaru dan Tarifnya

image

Jenis Pajak Penghasilan Terbaru dan Tarifnya

Dalam setiap kegiatan ekonomi tentu akan selalu melibatkan transaksi dengan nominal uang sebagai alat tukar utama. Satu pihak akan mendapatkan penghasilan, dan pihak lain akan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Segala macam penghasilan kemudian memiliki regulasi baku terkait perpajakannya. Jenis pajak penghasilan terbaru dan tarifnya juga di-update setiap waktu, agar terus relevan dan sesuai dengan keadaan industri di Indonesia.

Setidaknya terdapat 5 jenis peraturan pajak yang sering digunakan dan dibahas di Indonesia. Pajak ini semacam menjadi pengetahuan wajib karena merupakan pajak penghasilan paling umum yang digunakan dan dilaksanakan oleh banyak pihak. Apakah kelima jenis pajak penghasilan tersebut? Berikut penjelasannya.

1. Pajak Penghasilan Pasal 25

Regulasi pajak yang satu ini bukan berisi mengenai besaran pajak terkait kegiatan ekonomi tertentu, melainkan berisi mengenai sistem angsuran yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan karena jika dibayar sekaligus pajak tersebut akan memberatkan pelaku usaha dan justru berpotensi memunculkan kerugian.

Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak dengan sistem angsuran sehingga beban tanggung jawab pajak menjadi lebih ringan. Jumlah pajak akan dibayar sebanyak 12 kali dalam setahun, dan dibayarkan setiap bulan. Ketika terjadi keterlambatan, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

2. Pajak Penghasilan Pasal 29

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh 29 didefinisikan sebagai PPh kurang bayar. Tercantum di dalamnya adalah SPT Tahunan PPh, yakni sisa dari Pajak Penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh 21, 22 dan 23 serta PPh Pasal 25.

Untuk besaran tarifnya sendiri, wajib pajak perorangan dibebani tarif dengan perhitungan sebagai berikut.

  • PPh 25 yang sudah dilunasi= 0,75% x jumlah penghasilan atau omzet per bulan.
  • PPh 29 yang harus dilunasi= PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi.

Untuk wajib pajak badan, perhitungannya adalah sebagai berikut.

  • Angsuran PPh 25= PPh terutang tahun lalu x 12.
  • PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh 21 (menurut Direktorat Jenderal Pajak). pajak ini dikenakan ketika ada transaksi dua pihak, dan dikenakan pada pendapatan yang didapatkan oleh pihak penjual dan dipotong oleh pihak pembeli.

Pemotongan pajak ini harus menyertakan bukti potong valid sebagai berkas kelengkapan untuk melaporkan SPT oleh pihak yang berkepentingan. Tarifnya beragam dan dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto penghasilan. Contohnya adalah 15 % dari deviden (kecuali pembagian deviden pada orang pribadi yang dikenakan tarif pajak final) dan penghargaan atau hadiah (diluar yang sudah dipotong PPh 21), 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah atau bangunan). 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lin yang ada dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

4. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak ini bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak ini kemudian dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Tarifnya adalah sebagai berikut.

  • Dengan menggunakan Angka Pengenal Importir (API), yaitu 2,5% dari nilai impor, jika tanpa API dikenakan 7,5% dari nilai impor.
  • Pembelian barang oleh DJPB, bendahara pemerintah atau BUMN/BUMD adalah 1,5% harga pembelian.
  • Atas penjualan hasil produksi sebesar 0,1% x DPP PPN tidak final (kertas), 0,25% x DPP PPN tidak final (semen), 0,3% x DPP PPN tidak final (baja) dan 0,45% x DPP PPN tidak final (otomotif).
  • Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir BBM, gas dan pelumas adalah bersifat final untuk penyalur dan tidak final untuk lainnya.
  • Atas pembelian bahan keperluan industri sebesar 0,25% x harga pembelian tanpa termasuk PPN.
  • Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu dengan API adalah 0,5% dari nilai impor.

5. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dikenakan dengan cara pemotongan oleh pihak pemotong, dan diberikan bukti berupa bukti potong. Pajak ini jadi salah satu pajak paling umum karena mencakup semua jenis pekerjaan rutin yang dilakukan wajib pajak yang memberikan penghasilan.


HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 22085079

Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)

CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813

Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

Wed, 11 Sep 2019 @11:43


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno